Gambaran Tahun 2009 di Negeri Penjajah
Bagi sebagian orang tahun 2009 ini jadi tahun penentuan. Terutama bagi yang menjadi Caleg, dus dengan diterapkannya suara terbanyak maka akan semakin bergejolak gairah berlomba untuk menuju kursi empuk di parlemen.
Begitupun yang bercita-cita menjadi Raja Besar Negeri Nusantara ini, tahun 2009 ajang kompetisi yang menegangkan. Bagaimana dengan nasib kelas proletar pada tahun 2009 ini? Menurut ramalanku (bergaya dikit seperti Mama Lauren), tahun 2009 ini tak ada perubahan baru yang progressif untuk kaum jelata ini.
Tahun boleh baru, tapi bencana terhadap kaum buruh kelas pekerja tampaknya tak berubah. Yang baru nanti di tahun 2009 adalah bencana PHK besar-besaran yang bakal menimpa kelas proletar ini. Dan ini bukan ancaman kosong, berbagai organisasi pengusaha dan pengamat sudah mengeluarkan ungkapan serupa, argumentasinya ya karena krisis resesi ekonomi global yang belum menunjukkan pertanda membaik.
Sehingga hasil produksi tak mampu diserap pasar, sementara cost-nya semakin tinggi, sehingga tiada jalan lain yang efektif untuk memangkas cost produksi selain merumahkan kaum pekerja.
Bagaimana nasib kaum tani, panen gagal, pupuk mahal, lahan semakin terbatas karena penggusuran, kebijakan pembelian harga gabah petani untuk menstabilkan harga mungkin tak akan terjadi karena mungkin impor beras akan tetap dilakukan. Kebijakan reformasi agrarian tetap hanya ada di dalam mimpi, petani boleh saja bekerja keras, tapi miskin adalah pasti.
Begitu juga dengan kaum nelayan, pastinya mereka akan semakin terpuruk dalam kemiskinan, terjerat hutang sama tauke-tauke pengumpul ikan. Meski negeri ini negeri bahari, ikan dan kekayaan lautnya berlimpah dan tak perlu modal besar untuk menuai hasilnya, tapi tetap saja kaum nelayan sengsara dalam kemiskinannya.
Semua ini akan semakin parah, nasib kaum buruh hanya akan bertahan mungkin sampai pada Pemilu, pasca pemilu boleh jadi gelombang PHK akan terjadi. Nasib tani dan nelayan pastinya tak akan berubah, karena secara jangka panjang memang tak ada kebijakan yang betul-betul propemberdayaan kelas jelata ini. Apalagi jelang Pemilu 2009 ini, maka para elit penguasa itu pastinya akan sibuk dengan urusan mereka sendiri, urusan berebut dan mempertahankan kekuasaan, berebut jatah dan posisi di jabatan-jabatan dan kursi-kursi kekuasaan.
Rakyat jelata tetap terperhatikan, tapi yaaa terperhatikan sebagai tumbal demokrasi prosedural, digiring untuk menuju hiruk pikuk pesta lima tahunan, untuk diklaim sebagai legitimasi kekuasaan, sehingga legal bagi para elit penguasa untuk menindas lima tahun ke depan. Nasib yaa nasib, mengapa jadi begini?
Punya negara tapi tak memakmurkan, punya pemimpin tapi penindas, punya tanah tapi digusur, punya laut tapi terlalu banyak Lanun, punya negeri tapi seperti kuli!
Rakyat negeri ini bukannya pemalas dan jangan pernah mengatakan mereka bermental malas, karena negaralah yang justru menindas dan melanggengkan kemiskinan mereka dengan kebijakan yang memiskinkan lagi menindas. Memang negara ini bermental penjajah! Bangunlah kaum yang lapar, bangunlah kaum tertindas, cukup sudah negara!
BUDAYA MALU
Di Negara-negara yang masih tergolong tetangga kita: Thailand dan Korea Selata, budaya malu sudah dipraktekkan. Di kedua Negara ini, para pejabat Negara yang lalai atau gagal menjalankan tugas, atau karena sesuatu hal kehilangan legitimasi, akan mundur secara sukarela.
Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Misalnya, menyatakan diri mundur dari jabatannya karena malu, merasa sudah tidak layak memimpin pemerintahan yang kehilangan legitimasi. Sedangkan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Hae Chan dan Wakil Menteri Pendidikan Lee Gi-Woo, mundur dari jabatannya karena bermain Golf dengan para pengusaha ketika ribuan buruh kereta api tengah mogok massal di negaranya.
Thailand dan Korea Selatan bukan “Negara Barat”. Keduanya masih serumpun dengan Indonesia sebagai sesama anggota ASEAN. Secara cultural, keduanya juga sangat dekat dengan Indonesia, memegang erat “Budaya Ketimuran”. Namun, politik di kedua Negara itu mampu melahirkan negarawan yang mengedapankan kepentingan Negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan.
Sementara di Indonesia, umumnya pemimpin masih terpenjara oleh kepentingan diri dan golongannya. Ketika muncul tuntutan mundur, akan senantiasa diartikan sebagai tuntutan lawan.
Kelangkaan minyak tanah dan energy listrik yang sangat merugikan rakyat belakangan ini, misalnya, sudah jelas merupakan bukti dari kegagalan pejabat Negara yang bertanggung jawab di bidang energy dan sumber daya mineral (ESDM).
Tetapi, pada saat Mentri ESDM diminta mundur oleh sejumlah anggota DPR, sang Menteri mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab kepada Presiden. Soal mundur atau tidak, itu urusan presiden. Benar-benar tidak tahu malu. Ketidakmampuan diri sendiri tidak disadari. Sikap sang Menteri persisi seperti anak belum akil balig yang berlindung di bawah ketiak bapaknya pada saat ada serangan lawan.
Pada situasi demikian, kita segera teringatpada ungkapan pujangga Friedrich Von Schiller yang pernah dikutip Bung Hatta “Zaman besar telah dilahirkan abad, tetapi zaman besar itu hanya menemukan manusia kerdil”.
Kita telah melalui banyak zaman yang sering kita sebut dengan orde. Tapi, dari sekian banyak orde, hanya sedikit melahirkan manusia berjiwa besar seperti Bung Hatta yang secara elegan mengundurkan diri pada saat merasakanada penyelewengan demokrasi pada era kepemimpinannya (bersama Soekarno).
Bung Hatta tak berbuat salah, tetapi ia merasa dirinya berada di tempat yang salah. Ia malu pada rakyat yang mempercayai integritas dirinya jika tetap bersikukuh pada jabatannya (sebagai Wakil Presiden mendapingi Presiden Soekarno).
Bagi Bung Hatta, lebih baik mundur menjadi mantan pejabat tetapi terhormat, daripada menjadi pejabat tapi tidak terhormat. Suatu sikap yang kini hilang dari umumnya elit politik kita. Akankah Pesta demokrasi tahun 2009, yang sudah di depan mata ini melahirkan para pemimpin bangsa yang mempunyai integritas diri seperi Bung Hatta? Kita tunggu saja jawabannya.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
jangan lupa coment ya